Walikota Benahi Sistem Kelola Keuangan Pemkot Banjar
BANJAR, (PRLM).- Walikota Banjar Herman Sutrisno mengakui sampai saat ini masih banyak pejabat yang belum memahami standar akuntansi keuangan pemerintahan yang baru. Pemberlakukan aturan baru tersebut harus diikuti dengan perubahan pola pikir serta peningkatan kemampuan tata kelola keuangan di semua lini pemerintahan.
Demikian dikemukakan Herman Sutrisno saat serah terima jabatan pejabat eselon dua di kompleks perkantoran Banjar, Rabu (18/5). Serah terima jabatan tersebut, yaitu Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT), Suparno, menggantikan Nana Sutarna yang selanjutnya menjadi Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah, Yuyung Mulya, menggantikan Fenny Farhudin yang selanjutnya menjadi Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup. Serta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah, Rachmawati.
“Sampai saat ini masih banyak SOPD yang belum memahami betul tentang tata kelola keuangan yang baru. Misalnya menyangkut soal sistem single yang berubah menjadi double entry. Jangan dianggap enteng, meskipun baru diberlakukan tahun 2015, akan tetapi persiapannya harus dimulai sejak saat ini,” tuturnya.
Berbeda dengan sebelumnya, jelas Herman, pengelolaan keuangan mendatang lebih rumit dan harus transparan. Sehingga setiap saat dapat dilihat oleh publik. Untuk menghadapi kondisi seperti itu, lanjut dia, membutuhkan tenaga yang lebih profesional. “Semuanya akan terukur dan transparan. Selain itu juga menunut pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Salah satu upaya untuk menyongsong pemberlakukan aturan baru tata kelola keuangan, Banjar mendatangkan dua pejabat BKP perwakilan Kaltim. Kedua pejabt dimaksud adalah Yuyung Mulya dan Suparno. Keduanya, lanjut Herman Sutrisno adalah pejabat yang memberikan asistensi, sekaligus auditor pertama pemerintahan Kota Banjar.
”Berkat bimbingan keduanya, Kota Banjar mendapatkan predikat WTP. Kami harapkan semua pihak dapat segera menyesuaikan diri dengan sistem tata kelola keuangan baru,” tambahnya. (A-101/das)***
Demikian dikemukakan Herman Sutrisno saat serah terima jabatan pejabat eselon dua di kompleks perkantoran Banjar, Rabu (18/5). Serah terima jabatan tersebut, yaitu Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT), Suparno, menggantikan Nana Sutarna yang selanjutnya menjadi Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah, Yuyung Mulya, menggantikan Fenny Farhudin yang selanjutnya menjadi Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup. Serta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah, Rachmawati.
“Sampai saat ini masih banyak SOPD yang belum memahami betul tentang tata kelola keuangan yang baru. Misalnya menyangkut soal sistem single yang berubah menjadi double entry. Jangan dianggap enteng, meskipun baru diberlakukan tahun 2015, akan tetapi persiapannya harus dimulai sejak saat ini,” tuturnya.
Berbeda dengan sebelumnya, jelas Herman, pengelolaan keuangan mendatang lebih rumit dan harus transparan. Sehingga setiap saat dapat dilihat oleh publik. Untuk menghadapi kondisi seperti itu, lanjut dia, membutuhkan tenaga yang lebih profesional. “Semuanya akan terukur dan transparan. Selain itu juga menunut pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Salah satu upaya untuk menyongsong pemberlakukan aturan baru tata kelola keuangan, Banjar mendatangkan dua pejabat BKP perwakilan Kaltim. Kedua pejabt dimaksud adalah Yuyung Mulya dan Suparno. Keduanya, lanjut Herman Sutrisno adalah pejabat yang memberikan asistensi, sekaligus auditor pertama pemerintahan Kota Banjar.
”Berkat bimbingan keduanya, Kota Banjar mendapatkan predikat WTP. Kami harapkan semua pihak dapat segera menyesuaikan diri dengan sistem tata kelola keuangan baru,” tambahnya. (A-101/das)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar